Panduan Regulasi · Permenkes 6/2026

Permenkes 6/2026untuk SIMRS

Diundangkan 12 Juni 2026, mencabut 21 aturan rumah sakit, penyesuaian paling lambat 12 Juni 2028. Kami bedah dari satu sudut yang jarang dijelaskan vendor: apa artinya untuk SIMRS, RME, dan interoperabilitas rumah sakit Anda.

Konteks

Satu regulasi yang merangkum 21 aturan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit ditetapkan 4 Juni dan diundangkan 12 Juni 2026, mencabut 21 peraturan dan keputusan sebelumnya — termasuk Permenkes 82/2013 tentang SIMRS dan Permenkes 1171/2011 tentang SIRS. Cakupannya luas — penyelenggaraan, perizinan, tata kelola, mutu, pendanaan, pencatatan dan pelaporan, hingga klasifikasi baru (paripurna, utama, madya, dasar).

Halaman ini tidak membahas seluruh isinya, melainkan menyaring bagian yang menyentuh sistem informasi rumah sakit: pencatatan dan pelaporan terintegrasi, rekam medis, laporan keuangan yang diaudit, dan klasifikasi baru. Rumah sakit menyesuaikan paling lambat 12 Juni 2028 — kelas D pratama yang sudah berizin paling lambat 12 Juni 2030 (Pasal 83) — dan masa transisi klasifikasinya diatur SE Dirjen Keslan HK.02.02/D/7066/2026.

Yang menyentuh SIMRS

Empat kewajiban yang menuntut sistem

[01]

Pencatatan & pelaporan terintegrasi

Setiap rumah sakit wajib mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraannya dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 74). Pedoman teknisnya ditetapkan Menteri (Pasal 75).

[02]

Menyelenggarakan rekam medis

Menyelenggarakan rekam medis adalah kewajiban rumah sakit (Pasal 36 huruf h). Kewajiban RME dan pengiriman datanya ke SATUSEHAT sendiri bersumber dari Permenkes 24/2022 — Permenkes 6/2026 tidak mengatur ulang teknisnya.

[03]

Laporan keuangan yang diaudit

Laporan keuangan yang telah diaudit lembaga audit independen atau lembaga audit pemerintah disampaikan ke Kementerian Kesehatan setiap tahun (Pasal 73) — menuntut modul finansial yang rapi dan dapat diaudit.

[04]

Klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan

Klasifikasi paripurna, utama, madya, dan dasar ditetapkan per kelompok pelayanan. Selama masa transisi, kelas A–D tetap dipakai untuk tarif INA-CBG JKN (SE Dirjen Keslan HK.02.02/D/7066/2026) — sistem perlu menampung keduanya.

Checklist kepatuhan

Apa artinya untuk sistem Anda.

Enam poin praktis untuk menakar apakah SIMRS Anda siap menghadapi kewajiban di Permenkes 6/2026 — sekaligus daftar pertanyaan untuk calon vendor.

Lihat modul RME Adievia
  • RME berjalan untuk seluruh alur klinis inti dan menjadi sumber data tunggal
  • Pengiriman data ke SATUSEHAT lengkap dan konsisten (kewajiban Permenkes 24/2022), bukan sekadar terhubung
  • Pelaporan rumah sakit (termasuk SIRS selama pedoman baru belum terbit) dapat disusun dari data operasional
  • Modul finansial mampu menghasilkan laporan yang siap diaudit
  • Klasifikasi baru (paripurna–dasar) dan kelas A–D untuk tarif JKN dapat dicatat berdampingan
  • Data dapat diekspor sewaktu-waktu (tidak terkunci vendor)

Pemetaan jujur: Adievia menyediakan RME, bridging SATUSEHAT, dan modul finansial siap-audit. Sebagian besar kontrol sudah penuh, sisanya diformalkan menjelang audit pihak ketiga (Q1–Q2 2027) — kami menyatakannya apa adanya, bukan mengklaim "sudah 100% patuh Permenkes 6/2026".

FAQ

Pertanyaan seputar Permenkes 6/2026.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Juni 2026. Peraturan ini mencabut 21 peraturan dan keputusan sebelumnya (Pasal 84) untuk menata ulang penyelenggaraan rumah sakit.

Paling lama 2 tahun sejak diundangkan, yaitu 12 Juni 2028. Rumah sakit kelas D pratama yang sudah memiliki perizinan berusaha sebelum peraturan ini berlaku diberi waktu paling lama 4 tahun, yaitu 12 Juni 2030 (Pasal 83). SE Dirjen Keslan HK.02.02/D/7066/2026 menegaskan rumah sakit khusus menyesuaikan penyelenggaraan dan perizinannya paling lambat 12 Juni 2028.

Tidak dengan kata-kata itu. Teksnya mewajibkan rumah sakit menyelenggarakan rekam medis (Pasal 36) serta mencatat dan melaporkan kegiatannya dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 74). Kewajiban RME dan pengiriman datanya ke SATUSEHAT bersumber dari Permenkes 24/2022, dan penegakannya berjalan lewat sanksi administratif serta kebijakan klaim JKN berbasis RME.

Tidak. Pasal 84 mencabut antara lain Permenkes 82/2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Permenkes 1171/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, Permenkes 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan Permenkes 4/2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Pedoman teknis pencatatan dan pelaporan yang baru ditetapkan Menteri (Pasal 75); sampai itu terbit, pelaporan SIRS Online tetap berjalan.

Surat Edaran HK.02.02/D/7066/2026 (10 September 2026) mengatur masa transisi: kelas A, B, C, dan D tetap menjadi dasar pengelompokan tarif INA-CBG sampai ada ketentuan tarif berbasis klasifikasi baru; rumah sakit baru yang memerlukan kelas untuk JKN dapat diberi keterangan kelas A–D; rumah sakit khusus beralih menjadi pelayanan unggulan; dan 66 rumah sakit lokus Program Hasil Terbaik Cepat (termasuk RSUD Pongtiku, Toraja Utara) ditingkatkan kemampuan pelayanannya. Keterangan kelas dimutakhirkan di sistem RS Online.

Permenkes 6/2026 tidak menetapkan standar teknis pertukaran data. Untuk SATUSEHAT, data klinis dikirim sebagai resource HL7 FHIR R4 sesuai profil SATUSEHAT, dengan variabel dan metadata RME mengacu KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022.

Adievia menyediakan RME dan modul bridging SATUSEHAT (FHIR R4), modul pelaporan dari data operasional, serta modul finansial yang dapat menghasilkan laporan siap audit. Kami jujur menandai mana yang sudah berjalan penuh dan mana yang masih dimatangkan; SIMRS Adievia tercantum di daftar penyedia sistem RME SATUSEHAT sejak Oktober 2026, dan pengiriman produksi memakai organisasi serta kredensial SATUSEHAT milik masing-masing rumah sakit.

Langkah berikutnya

Siapkan SIMRS menghadapi Permenkes 6/2026?