[01]
Teguran tertulis
Bentuk sanksi pertama dalam Pasal 42 Permenkes 24/2022 bagi fasyankes yang belum menyelenggarakan RME sesuai ketentuan.
Panduan Regulasi · Kewajiban SATUSEHAT
KewajibanSATUSEHAT
Kewajiban terhubung SATUSEHAT kini bukan wacana — pada Maret 2026, 1.306 rumah sakit dikenai sanksi administratif, dan sejak 1 September 2026 SATUSEHAT RME mulai dipakai lintas fasilitas. Ini peta kewajiban, sanksi, dan langkah kesiapan, dijelaskan tanpa menakut-nakuti.
Dasar hukum
Wajib, dan sekarang benar-benar ditegakkan.
Kewajiban interoperabilitas data kesehatan melalui SATUSEHAT bertumpu pada Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis: RME fasyankes wajib terhubung dengan platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan (Pasal 21) dan isinya dapat diakses Kementerian Kesehatan (Pasal 28). Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit menambahkan kewajiban pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 74).
Perbedaan besar di 2026: penegakan sudah berjalan. Melalui surat YM.02.02/D/971/2026 (11 Maret 2026), Kementerian Kesehatan menjatuhkan sanksi administratif kepada 1.306 rumah sakit (± 44%) yang belum mengirim data RME secara lengkap ke SATUSEHAT. Per 9 April 2026, 112 di antaranya dinyatakan sudah menerapkan RME setelah klarifikasi dan status akreditasinya dikembalikan (surat YM.01.02/D/1452/2026). Sejak 1 September 2026, data itu juga dipakai SATUSEHAT RME untuk menampilkan riwayat pasien lintas fasilitas — kelengkapan kiriman kini terlihat langsung oleh dokter di tempat lain.
Pahami kewajiban SIMRS di Permenkes 6/2026Sanksi administratif
Apa risikonya bila menunda
Bentuk sanksinya diatur Pasal 42 Permenkes 24/2022: teguran tertulis, dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Penerapannya pada 2026 mengikuti surat Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan. Kami memetakannya agar RS bisa menakar risiko secara wajar, bukan untuk menakut-nakuti.
[02]
Penurunan status akreditasi
Pasal 42 menyebut rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Pada Maret 2026, rumah sakit terakreditasi yang belum mengirim data RME lengkap ke SATUSEHAT diturunkan status akreditasinya satu tingkat.
[03]
Rekomendasi pembekuan izin
Bagi RS yang belum terakreditasi dan telah beroperasi lebih dari dua tahun, surat sanksi Maret 2026 merekomendasikan pembekuan izin berusaha.
[04]
Jalan pulih: klarifikasi
RS yang terkena sanksi dapat mengajukan klarifikasi. Sampai 9 April 2026, 112 permohonan diterima dan status akreditasinya dikembalikan; 40 ditolak dan dapat mengajukan ulang paling lambat 1 Juli 2026.
Langkah kesiapan
Dari terpasang ke benar-benar mengirim data
Banyak RS "sudah punya sistem" tapi datanya belum benar-benar mengalir ke SATUSEHAT. Empat langkah ini yang menentukan kepatuhan nyata.
[01]
Data lengkap dari RME
Pengiriman ke SATUSEHAT bertumpu pada RME yang mencatat data di alur layanan — bukan input manual terpisah. Yang dinilai Kemenkes: kunjungan (Encounter), diagnosis (Condition), resep dan penyerahan obat (MedicationRequest, MedicationDispense), laboratorium (Specimen), dan radiologi (ImagingStudy).
[02]
Registrasi organisasi & kredensial
RS meregistrasi organisasi di SATUSEHAT dan memperoleh kredensial akses platform.
[03]
Bridging FHIR R4
Data klinis dipetakan ke resource FHIR R4 dan dikirim melalui platform SATUSEHAT.
[04]
Uji lalu aktivasi produksi
Pengiriman diuji di sandbox sebelum diaktifkan ke produksi, dengan pemantauan agar data mengalir konsisten.
Modul bridging SATUSEHAT Adievia sudah siap, dan sejak Oktober 2026 SIMRS Adievia tercantum di daftar penyedia sistem RME SATUSEHAT. Pengiriman produksi tetap memakai organisasi dan kredensial SATUSEHAT milik masing-masing rumah sakit. Kami mendampingi, bukan mengklaim status yang belum terbit.
FAQ
Pertanyaan seputar kewajiban SATUSEHAT.
Ya. Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis mewajibkan rekam medis elektronik fasyankes terhubung dengan platform interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola Kementerian Kesehatan — SATUSEHAT (Pasal 21) — dan membuka akses isinya ke Kementerian Kesehatan (Pasal 28). Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit menambahkan kewajiban pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 74).
Nyata dan sudah ditegakkan. Melalui surat YM.02.02/D/971/2026 tanggal 11 Maret 2026, Kementerian Kesehatan menjatuhkan sanksi administratif kepada 1.306 rumah sakit (± 44%) yang belum mengirim data RME secara lengkap ke SATUSEHAT — berupa penurunan status akreditasi dan, untuk sebagian, rekomendasi pembekuan izin. Hasil klarifikasi tahap pertama diumumkan lewat surat YM.01.02/D/1452/2026 (16 April 2026): sampai 9 April, 112 permohonan klarifikasi diterima dan status akreditasinya dikembalikan, sedangkan 40 ditolak dan dapat mengajukan ulang paling lambat 1 Juli 2026. Rumah sakit yang dinyatakan patuh tetap dipantau konsistensi pengiriman datanya ke SATUSEHAT, jadi pengiriman harus lengkap dan terus berjalan.
Kementerian Kesehatan meluncurkan SATUSEHAT RME pada 1 September 2026: rekam medis pasien — diagnosis, hasil laboratorium, obat, tindakan, tanda vital, hingga radiologi — terhubung lintas fasilitas kesehatan berbasis individu. Penerapan awalnya di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan RS PON Jakarta, lalu diperluas ke fasyankes yang sudah terintegrasi. Di luar keadaan darurat, akses dokter ke riwayat pasien memerlukan persetujuan pasien lewat kode enam digit di SATUSEHAT Mobile, dan riwayat aksesnya dapat dilihat pasien. Artinya, kelengkapan data yang dikirim tiap rumah sakit menentukan apa yang dilihat dokter di tempat lain.
Arahnya ke sana, tetapi belum berlaku umum. Kemenkes dan BPJS Kesehatan menyiapkan uji coba rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP) bersama KRIS dan iDRG di Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim. Menurut Kemenkes, uji coba itu baru berjalan efektif setelah Peraturan Presiden ditandatangani, dan sampai 8 November 2026 kami belum menemukannya terbit. Bila sudah berjalan, pasien JKN dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani kondisinya, bukan berjenjang menurut kelas rumah sakit. Bagi rumah sakit, data tempat tidur dan kemampuan layanan yang akurat akan ikut menentukan ke mana pasien diarahkan. Adievia memiliki modul integrasi SISRUTE dan RS Online, termasuk ketersediaan tempat tidur; integrasi dengan sistem rujukan baru belum kami klaim.
Kami jujur: Adievia menyediakan RME dan modul bridging FHIR R4 yang siap, serta mendampingi onboarding-nya. Namun sertifikasi dan aktivasi produksi SATUSEHAT melekat pada masing-masing rumah sakit (registrasi organisasi, kredensial, kesiapan data). Kami menyediakan alat dan pendampingan, bukan menjual status kepatuhan instan.
Sejak SEB 30 Juli 2026, makin erat: klaim JKN diarahkan bersumber dari RME terintegrasi SATUSEHAT — uji coba mulai Agustus 2026, dan menurut paparan Kemenkes 6 November 2026 seluruh klaim JKN wajib berbasis RME terintegrasi SATUSEHAT mulai Juni 2027 (juknis lanjutan belum terbit). Artinya pengiriman SATUSEHAT yang lengkap dan konsisten bukan lagi sekadar kewajiban interoperabilitas; ia akan menjadi bagian dari jalur pendapatan rumah sakit.
Langkah berikutnya