Panduan Regulasi · Permenkes 24/2022
Ketentuan per pasal, tenggat, retensi, sanksi, dan checklist kesiapan RME — dijelaskan oleh vendor yang membangun sistemnya sendiri, lengkap dengan pemetaan jujur mana yang sudah penuh dan mana yang masih dimatangkan.
Ringkasan
Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, dengan batas penyelenggaraan paling lambat 31 Desember 2023 (Pasal 45). Kepatuhan bukan sekadar memasang aplikasi — ia menuntut pemenuhan ketentuan isi, keamanan, retensi, dan interoperabilitas.
Panduan ini memetakan ketentuan itu secara tematik lengkap dengan nomor pasalnya, menjelaskan risiko ketidakpatuhan tanpa menakut-nakuti, lalu menunjukkan checklist yang bisa RS pakai untuk menilai diri.
4 kelompok ketentuan
Ketentuan RME dalam Permenkes 24/2022 dapat dikelompokkan menjadi empat tema besar. Ini peta agar mudah dinilai, bukan pengganti teks resmi Permenkes — nomor pasalnya kami sertakan supaya bisa dicek langsung.
Setiap fasyankes wajib menyelenggarakan RME (Pasal 3). Kegiatannya paling sedikit registrasi pasien, pendistribusian data, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan, penjaminan mutu, dan transfer isi RME (Pasal 13).
RME harus memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan (Pasal 29). Hak akses diberikan pimpinan fasyankes sebagai bagian dari standar prosedur operasional (Pasal 30), dan RME dapat dilengkapi tanda tangan elektronik (Pasal 31).
Data RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak kunjungan terakhir pasien; sesudahnya data dapat dikecualikan dari pemusnahan bila masih dimanfaatkan (Pasal 39). Bila sumber daya terbatas, penyimpanan dapat lewat kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang memiliki fasilitas penyimpanan data di dalam negeri (Pasal 22).
Dokumen rekam medis milik fasyankes, isinya milik pasien (Pasal 25–26). RME harus terhubung ke platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan, yaitu SATUSEHAT (Pasal 21), dan fasyankes membuka akses isi RME ke Kementerian Kesehatan (Pasal 28).
Sumber: teks Permenkes 24/2022 di JDIH Kemenkes. Variabel dan metadata yang harus terekam diatur terpisah dalam KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022, sedangkan hasil klarifikasi sanksi 2026 ada di surat Dirjen Kesehatan Lanjutan YM.01.02/D/1452/2026.
Pemetaan jujur ke Adievia
Transparansi adalah senjata utama kami. Berikut apa adanya — bukan klaim "100% patuh".
Nilai diri
Delapan poin ringkas untuk menilai seberapa siap RS Anda — dan sekaligus daftar pertanyaan yang bisa diajukan ke calon vendor.
FAQ
Permenkes 24/2022 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (Pasal 3), paling lambat 31 Desember 2023 (Pasal 45). Kewajiban ini berlaku untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga tempat praktik mandiri dokter. Setelah tenggat itu, fasyankes yang belum menerapkan RME dapat dikenai pembinaan dan sanksi administratif.
Pasal 42 Permenkes 24/2022 menyebut dua bentuk sanksi administratif yang dikenakan Menteri melalui Direktur Jenderal: teguran tertulis, dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi. Penegakannya sudah nyata: melalui surat YM.02.02/D/971/2026 (11 Maret 2026), Kementerian Kesehatan menjatuhkan sanksi administratif — antara lain penurunan status akreditasi — kepada 1.306 rumah sakit yang belum mengirim data RME secara lengkap ke SATUSEHAT. Rumah sakit yang terkena sanksi dapat mengajukan klarifikasi: sampai 9 April 2026, 112 permohonan diterima dan status akreditasinya dikembalikan, sedangkan 40 ditolak dan dapat mengajukan ulang paling lambat 1 Juli 2026 (surat YM.01.02/D/1452/2026). Halaman ini tidak menakut-nakuti, tapi memetakan risikonya secara wajar.
Tidak ada, sejauh yang kami temukan. Angka "28 kriteria" sering beredar, tetapi tidak tercantum dalam Permenkes 24/2022, dalam KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang pedoman variabel dan metadata RME, maupun dalam surat sanksi Kementerian Kesehatan. Halaman ini dulu ikut memakai angka itu; sejak 8 November 2026 kami menggantinya dengan peta ketentuan per pasal. Data apa saja yang harus terekam diatur dalam KMK 1423/2022.
RME wajib terhubung ke platform interoperabilitas Kementerian Kesehatan, yaitu SATUSEHAT (Pasal 21), sehingga RME menjadi sumber data pengirimannya. Sementara itu UU 27/2022 (PDP) mengatur perlindungan data pribadi pasien. Ketiganya saling terkait: RME yang patuh memudahkan kepatuhan SATUSEHAT dan PDP sekaligus.
Makin langsung. SEB 30 Juli 2026 — ditandatangani BPJS Kesehatan, Kemenkes, Kemendagri, KPK, dan BSSN — mendorong klaim JKN bersumber dari RME terintegrasi SATUSEHAT: uji coba mulai Agustus 2026, dan menurut paparan Kemenkes 6 November 2026 seluruh klaim JKN wajib berbasis RME terintegrasi SATUSEHAT mulai Juni 2027 (juknis lanjutan belum terbit). Dengan arah ini, RME yang patuh Permenkes 24/2022 bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan penopang arus kas BPJS rumah sakit.