SE 7066/2026: kelas A–D tetap untuk JKN selama masa transisi

Permenkes 6/2026 tentang Rumah Sakit mengganti cara rumah sakit diklasifikasikan: bukan lagi kelas A, B, C, D, tetapi kemampuan pelayanan per kelompok pelayanan — paripurna, utama, madya, dan dasar. Masalahnya, tarif INA-CBG dalam Permenkes 3/2023 masih dikelompokkan menurut kelas A–D. Dua kerangka yang berbeda itu berjalan bersamaan.

Pada 10 September 2026, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan menerbitkan Surat Edaran HK.02.02/D/7066/2026 tentang penyesuaian penyelenggaraan dan penerapan klasifikasi rumah sakit pada masa transisi. Isinya yang paling berdampak:

Yang diatur

1. Kelas A–D tetap hidup untuk JKN. Proses perizinan dengan kelas A–D yang sudah diajukan sebelum Permenkes 6/2026 dapat diselesaikan. Rumah sakit baru yang memerlukan kelas untuk kerja sama JKN dapat diberi keterangan kelas A, B, C, atau D, dalam dokumen tersendiri di luar OSS, lalu data kelasnya dimutakhirkan di RS Online. Keterangan kelas itu diterbitkan oleh penerbit izin sesuai pembagian kewenangannya.
2. Berlaku sampai tarif baru ditetapkan. Ketentuan ini berjalan sampai ada aturan yang mengaitkan klasifikasi berbasis kemampuan pelayanan dengan pengelompokan tarif JKN. Keterangan kelas dapat dipakai BPJS Kesehatan untuk kredensialing dan rekredensialing.
3. Rumah sakit khusus menyesuaikan paling lambat 12 Juni 2028. Kekhususannya tetap dapat dikembangkan sebagai pelayanan unggulan. Penyelenggaranya menyusun analisis kesenjangan dan rencana aksi pemenuhan, paling sedikit memuat tahapan kegiatan, target waktu, kebutuhan sumber daya, dan penanggung jawab.
4. Aturan nama berlaku untuk semua rumah sakit. Nama yang sudah dipakai sebelum Permenkes 6/2026 boleh dipertahankan, tetapi pemberian nama tidak boleh memakai kata seperti “internasional”, “kelas dunia”, “world class”, atau “global”, maupun nama orang yang masih hidup.
5. 66 rumah sakit lokus Program Hasil Terbaik Cepat ditingkatkan kemampuan pelayanannya, termasuk rumah sakit kelas D dan D pratama yang naik menjadi kelas C. Salah satunya di Sulawesi Selatan: RSUD Pongtiku, Toraja Utara.
6. Akreditasi. Rumah sakit lokus yang berpindah lokasi menjalani survei akreditasi terfokus paling lambat satu tahun sejak izin di alamat baru. Rumah sakit lokus yang naik kelas dengan tambahan pelayanan spesialistik mengajukan survei terfokus 3–6 bulan sejak pelayanan baru berjalan; sertifikat akreditasinya tetap berlaku sementara itu.

Tenggat umumnya tetap dari Permenkes 6/2026 Pasal 83: penyesuaian paling lambat 12 Juni 2028, dan 12 Juni 2030 bagi rumah sakit kelas D pratama yang sudah berizin.

Artinya untuk sistem rumah sakit

• Dua data kelas, bukan satu. Sistem perlu mencatat kelas A–D (dasar tarif dan kerja sama JKN) sekaligus klasifikasi kemampuan pelayanan per kelompok pelayanan. Mengganti satu dengan yang lain terlalu cepat akan merusak tarif atau pelaporan.
• Perubahan kelas harus bisa dilacak. Bagi rumah sakit yang naik kelas, keterangan kelas yang baru memengaruhi kredensialing BPJS dan tarif klaim sesudahnya, jadi tanggal berlakunya perlu tercatat.
• Data RS Online ikut dijaga. Keterangan kelas dimutakhirkan di sana, jadi data kelas di SIMRS dan di RS Online perlu tetap sama.

Pembaruan 8 November 2026 — koreksi atas pembaruan 11 Oktober. Sebelumnya kami menulis bahwa rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP) sudah diuji coba di lapangan sejak September. Yang lebih tepat: Kemenkes dan BPJS Kesehatan menyiapkan uji coba RBKP bersama KRIS dan iDRG di Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim — 94 rumah sakit (Ditjen Kesehatan Lanjutan, 2 Oktober 2026) dan 464 FKTP (ANTARA, 1 Oktober), paling lama 12 bulan. Menurut Kemenkes, uji coba itu baru berjalan efektif setelah Peraturan Presiden ditandatangani (Kemenkes, 2 Oktober 2026); sampai 8 November 2026 kami belum menemukannya terbit. Bila sudah berjalan, pasien di daerah itu dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani penyakitnya, bukan menurut kelas rumah sakit.

Tim uji cobanya dibentuk lewat KMK HK.01.07/MENKES/177/2026 pada 16 Maret 2026, dengan masa tugas sampai 31 Desember 2026. Keputusan itu membentuk tim, bukan menetapkan tarif. Aturan yang mengaitkan klasifikasi baru dengan tarif JKN belum kami temukan; sampai itu terbit, kelas A–D tetap dasar tarif.

Posisi kami

Kami membaca surat edaran ini sebagai masa transisi yang panjang, bukan perubahan semalam. Yang kami pastikan di SIMRS Adievia adalah fleksibilitas data master dan tarif — bukan klaim “sudah sesuai Permenkes 6/2026” sebelum ketentuan turunannya terbit.

Selengkapnya: panduan Permenkes 6/2026 untuk SIMRS.