iDRG menaikkan standar koding: dari 3 jadi 5 tingkat keparahan

RS hari ini sibuk dengan checklist yang benar: SATUSEHAT terhubung, NIK lengkap, sertifikat TTE diurus. Tapi ada satu lapisan di bawah semua itu yang jarang jadi bahan rapat, padahal langsung menentukan besar-kecilnya klaim: koding diagnosis dan tindakan. Klaim JKN hari ini dihitung lewat grouper INA-CBG dari kode ICD-10 (diagnosis) dan ICD-9-CM (tindakan) — dan penerusnya, iDRG, akan menuntut ketepatan yang lebih tinggi, bukan lebih rendah.

Kenapa standarnya naik

INA-CBG mengenal tiga tingkat keparahan untuk rawat inap — “I” (Ringan), “II” (Sedang), “III” (Berat) — ditambah kode “0” untuk rawat jalan (Permenkes 26/2021). Tingkatnya ditentukan oleh ada-tidaknya komplikasi dan komorbiditas (CC/MCC) pada diagnosis sekunder. Menurut Kemenkes, iDRG mengembangkan tingkat keparahan itu menjadi lima kategori (InfoPublik, 28 September 2026). Materi pelatihan yang beredar menyebutnya Complexity Level: kode 0 (No CC) sampai 4 (Catastrophic CC), plus kode gabungan 9 untuk kasus tanpa CL tersendiri. Diagnosis sekunder yang tidak dicatat, atau dicatat tapi tidak sempat dikodekan, berarti tingkat keparahan yang tercatat lebih rendah dari kondisi klinis sesungguhnya — dan tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya, atau klaim yang dipertanyakan verifikator. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kemenkes sendiri menyebut kualitas koding dan kelengkapan dokumentasi klinis sebagai penentu ketepatan pengelompokan dan pembayaran klaim JKN di bawah iDRG.

Titik rawan yang sering luput

1. Diagnosis sekunder tidak lengkap. Dokter menulis diagnosis utama, tapi komorbiditas (mis. diabetes, gagal ginjal kronik) yang memengaruhi severity tidak selalu ikut ditulis atau dikodekan — padahal itu bahan CC/MCC.
2. Kode ICD-9-CM tindakan tidak sinkron dengan catatan operasi. Tindakan yang tercatat di laporan operasi tapi tidak sesuai dengan kode yang diinput ke sistem klaim menciptakan mismatch yang dipertanyakan verifikator BPJS.
3. Ketergantungan pada koder tunggal. RS pratama dan menengah sering hanya punya satu-dua koder; satu orang cuti atau resign, disiplin koding langsung goyah.
4. Tidak ada audit klaim internal sebelum kirim. Kesalahan koding baru ketahuan setelah klaim ditolak atau di-dispute BPJS — bukan sebelum dikirim, saat masih bisa diperbaiki murah.
5. RME dan sistem koding berjalan terpisah. Koder mengetik ulang dari kertas atau PDF hasil cetak, alih-alih membaca langsung dari RME terstruktur — lambat dan rawan salah salin.

Yang bisa disiapkan sekarang

Linimasanya, sejauh yang bisa kami rujuk: uji coba awal berjalan sejak Maret 2025 di lima kota — Medan, Semarang, Balikpapan, Denpasar, dan Makassar — lalu uji coba nasional dibuka mulai 1 Oktober 2025 bagi rumah sakit mitra BPJS Kesehatan (InfoPublik, 27 Agustus 2025). Per 5 November 2025 tercatat 3.075 fasilitas ikut serta, dan bridging SIMRS dengan E-Klaim iDRG diperiksa lewat 25 checkpoint TI saat onboarding (laporan kinerja Pusat Pembiayaan Kesehatan 2025).

Yang belum berubah sampai sekarang: belum ada tanggal go-live nasional resmi yang menggantikan INA-CBG sepenuhnya, dan dasar tarif klaim JKN masih Permenkes No. 3 Tahun 2023, yang per 8 November 2026 masih tercatat berlaku tanpa perubahan di JDIH Kemenkes. Angka cost weight dan base rate iDRG yang beredar pun masih bersifat rancangan/simulasi dan masih bisa berubah — jadi berhati-hatilah terhadap simulasi pendapatan yang disajikan seolah angka final.

Pembaruan 8 November 2026 — memperjelas pembaruan 11 Oktober. Sebelumnya kami menulis bahwa sejak September 2026 iDRG diuji bersama rujukan berbasis kemampuan pelayanan (RBKP) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Statusnya perlu lebih tepat. Kemenkes dan BPJS Kesehatan memang mulai menyiapkan uji coba gabungan itu di empat daerah — Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim — yang melibatkan 94 rumah sakit dan 464 FKTP (ANTARA, 1 Oktober). Tetapi menurut Kemenkes, uji coba 12 bulan itu baru berjalan efektif setelah Peraturan Presiden ditandatangani (Kemenkes, 2 Oktober 2026). Sampai 8 November 2026 kami belum menemukan Perpres itu terbit. Tarif final iDRG juga belum ditetapkan, BPJS Kesehatan menyebut uji coba ini masih perlu dievaluasi dan disempurnakan, dan tanggal go-live nasional belum ada.

Dua keterangan Kemenkes lainnya menguatkan inti tulisan ini. iDRG akan menampung sekitar 57 ribu kasus yang sebelumnya belum punya kelompok dan tarif (InfoPublik, 28 September 2026), dan Kemenkes sedang menyusun Indonesian Coding Standard (ICS) sebagai pedoman koding iDRG (laporan kinerja Pusat Pembiayaan Kesehatan 2025). Kami juga menghapus nomor surat edaran uji coba nasional yang sebelumnya kami kutip, karena tidak kami temukan di sumber resmi.

Karena posisinya masih begitu, langkah paling aman adalah membenahi hal yang tetap relevan di kedua skema: kualitas dan kelengkapan dokumentasi klinis (terutama CC/MCC), disiplin koding ICD-10/ICD-9-CM, dan rutinitas audit klaim internal. Investasi ini tidak sia-sia apa pun jadwal akhirnya.

Posisi jujur kami

Adievia tidak menggantikan kompetensi koder — itu keahlian klinis-administratif yang tetap milik RS. Yang kami sediakan adalah alur E-Klaim INA-CBG yang menarik kode ICD-10/ICD-9-CM langsung dari dokumentasi RME (bukan entri ulang terpisah dari kertas), grouper INA-CBG, dan antrean outbox tahan-gangguan agar klaim tidak hilang saat jaringan terputus. Fondasi ini — koding yang lahir dari RME, bukan dari kertas — adalah yang sama yang dibutuhkan untuk menghadapi format grouper iDRG kelak. Detail transisinya ada di panduan iDRG kami.