iDRG menaikkan standar koding: dari 4 level jadi 5 level kompleksitas

RS hari ini sibuk dengan checklist yang benar: SATUSEHAT terhubung, NIK lengkap, sertifikat TTE diurus. Tapi ada satu lapisan di bawah semua itu yang jarang jadi bahan rapat, padahal langsung menentukan besar-kecilnya klaim: koding diagnosis dan tindakan. Klaim JKN hari ini dihitung lewat grouper INA-CBG dari kode ICD-10 (diagnosis) dan ICD-9-CM (tindakan) — dan penerusnya, iDRG, akan menuntut ketepatan yang lebih tinggi, bukan lebih rendah.

Kenapa standarnya naik

INA-CBG mengenal 4 kode severity level: “0” untuk rawat jalan, lalu “I” (Ringan), “II” (Sedang), “III” (Berat) untuk rawat inap — ditentukan oleh ada-tidaknya komplikasi dan komorbiditas (CC/MCC) pada diagnosis sekunder. iDRG mengganti skema ini dengan Complexity Level yang lebih granular: kode 0 (No CC) sampai 4 (Catastrophic CC), plus kode gabungan 9 untuk kasus tanpa CL tersendiri — total lima tingkat numerik. Diagnosis sekunder yang tidak dicatat, atau dicatat tapi tidak sempat dikodekan, berarti tingkat keparahan yang tercatat lebih rendah dari kondisi klinis sesungguhnya — dan tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya, atau klaim yang dipertanyakan verifikator.

Titik rawan yang sering luput

1. Diagnosis sekunder tidak lengkap. Dokter menulis diagnosis utama, tapi komorbiditas (mis. diabetes, gagal ginjal kronik) yang memengaruhi severity tidak selalu ikut ditulis atau dikodekan — padahal itu bahan CC/MCC.
2. Kode ICD-9-CM tindakan tidak sinkron dengan catatan operasi. Tindakan yang tercatat di laporan operasi tapi tidak sesuai dengan kode yang diinput ke sistem klaim menciptakan mismatch yang dipertanyakan verifikator BPJS.
3. Ketergantungan pada koder tunggal. RS kecil-menengah sering hanya punya satu-dua koder; satu orang cuti atau resign, disiplin koding langsung goyah.
4. Tidak ada audit klaim internal sebelum kirim. Kesalahan koding baru ketahuan setelah klaim ditolak atau di-dispute BPJS — bukan sebelum dikirim, saat masih bisa diperbaiki murah.
5. RME dan sistem koding berjalan terpisah. Koder mengetik ulang dari kertas atau PDF hasil cetak, alih-alih membaca langsung dari RME terstruktur — lambat dan rawan salah salin.

Yang bisa disiapkan sekarang

Linimasanya, sejauh yang bisa kami rujuk: uji coba awal berjalan sejak Maret 2025 di lima kota — Medan, Semarang, Balikpapan, Denpasar, dan Makassar — lalu uji coba dibuka secara nasional pada Oktober 2025 lewat Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/936/2025 tentang uji coba nasional penerapan iDRG di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Yang belum berubah sampai sekarang: belum ada tanggal go-live nasional resmi yang menggantikan INA-CBG sepenuhnya, dan dasar tarif klaim JKN masih Permenkes No. 3 Tahun 2023. Angka cost weight dan base rate iDRG yang beredar pun masih bersifat rancangan/simulasi dan masih bisa berubah — jadi berhati-hatilah terhadap simulasi pendapatan yang disajikan seolah angka final.

Karena posisinya masih begitu, langkah paling aman adalah membenahi hal yang tetap relevan di kedua skema: kualitas dan kelengkapan dokumentasi klinis (terutama CC/MCC), disiplin koding ICD-10/ICD-9-CM, dan rutinitas audit klaim internal. Investasi ini tidak sia-sia apa pun jadwal akhirnya.

Posisi jujur kami

Adievia tidak menggantikan kompetensi koder — itu keahlian klinis-administratif yang tetap milik RS. Yang kami sediakan adalah alur E-Klaim INA-CBG yang menarik kode ICD-10/ICD-9-CM langsung dari dokumentasi RME (bukan entri ulang terpisah dari kertas), grouper INA-CBG, dan antrean outbox tahan-gangguan agar klaim tidak hilang saat jaringan terputus. Fondasi ini — koding yang lahir dari RME, bukan dari kertas — adalah yang sama yang dibutuhkan untuk menghadapi format grouper iDRG kelak. Detail transisinya ada di panduan iDRG kami.